zonacakrawala.com. Kamis, 28 Agustus 2025, sebuah dialog penting terjalin antara perwakilan buruh Kabupaten Kendal dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Pertemuan yang berlangsung di rumah makan Lumintu ini menjadi wadah bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka secara langsung kepada pihak-pihak terkait.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, antara lain Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar, S.I.K., dan Kasat Intelkam AKP Susilo Kalis Rubioyono. Dari unsur pemerintah, hadir Ibu Cicik dari Dinas Tenaga Kerja dan Purwanto dari Kesbangpol. Sementara itu, aspirasi para pekerja diwakili oleh lima tokoh buruh, yaitu Ketua Dewan Buruh Kabupaten Kendal, dan Ketua DPW FSP ASPEK Jawa Tengah Darmaji, Nasrudin FSKEP dan Partai Buruh, Suwondo DPC Kahutindo, Anto PUK FSP KEP ECLAT, dan Susilo Korlap Kopaskep Jateng.
Dalam pertemuan tersebut, Nasrudin selaku FSKEP dan Partai Buruh menjadi juru bicara yang menyampaikan tujuh tuntutan utama yang telah disepakati oleh serikat buruh di seluruh Indonesia. Tuntutan ini mencakup berbagai isu strategis, mulai dari kesejahteraan hingga reformasi kebijakan. Poin-poin penting yang disuarakan adalah:
* Penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah.
* Penghentian PHK massal dan pembentukan satgas khusus untuk menangani masalah PHK.
* Reformasi pajak perburuhan yang dinilai memberatkan.
* Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa adanya Omnibus Law.
* Pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.
* Revisi RUU Pemilu dan redesain sistem pemilu 2029.
* Penghentian union busting atau pelemahan serikat pekerja.
Selain itu, Nasrudin juga secara spesifik menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada buruh. Ia menyoroti pentingnya upah minimum regional (UMR) yang layak demi menjamin kesejahteraan para pekerja.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ibu Cicik dari Dinas Tenaga Kerja menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya diskusi yang konstruktif ini. Ia mengapresiasi peran Kapolres Kendal yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut, menciptakan ruang diskusi yang aman dan terbuka. Mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, Ibu Cicik menyatakan kesiapannya untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.
Ibu Cicik juga memberikan beberapa informasi penting terkait kondisi ketenagakerjaan di Kendal. Ia menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Kendal sudah menurun drastis dan sebagian besar pekerja saat ini adalah warga asli Kendal, sebuah indikasi keberhasilan program lokal. Terkait isu UMR, ia menjelaskan bahwa penentuannya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ia juga secara halus menyarankan agar perwakilan buruh lebih memprioritaskan dialog di tingkat kabupaten daripada mengikuti aksi orasi di Semarang. “Daripada jauh-jauh ke Semarang, lebih baik kita diskusikan bersama di sini, khususnya di Kabupaten Kendal ini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar menekankan betapa pentingnya menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah Kendal. Ia mengajak seluruh pihak, baik buruh maupun pemerintah, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi seluruh warga. Kapolres berharap agar semangat kolaborasi ini terus berlanjut. Ia juga secara langsung meminta para buruh untuk tidak ikut serta dalam orasi di Semarang, melainkan memanfaatkan forum diskusi yang sudah ada. “Saya harap teman-teman buruh tidak usah mengikuti orasi di Semarang. Lebih baik kita diskusikan bersama-sama di sini. Ini semua demi kebaikan kita bersama-sama,” pesannya.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi antara perwakilan buruh dan pemerintah daerah Kendal terbuka lebar. Dialog ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mencapai solusi terbaik bagi kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dan keamanan daerah.
Red:
